Komentar Miring Terbaru Tentang KMP vs KIH

Isu yang masih hangat diberitakan berbagai media, baik media cetak, elektronik atau online saat ini adalah perseteruan dua kubu elit politik: koalisi merah putih (KMP) vs Koalisi Indonesia hebat (KIH). Seperti kita ketahui, skor sementara 5-0 untuk kemenangan kubu Prabowo cs. Mulai dari UU Pilkada sampai kursi jabatan ketua DPR dan MPR yang disapu bersih oleh KMP. Opini publikpun merebak. Berbagai komentar beredar di sosial media seperti facebook dan twitter. Mulai komentar pakar intelek berdasar analisa logis sampai komentar miring asal njeplak bernada sinis. Bahkan banyak yang dibuat sebagai bahan humor lucu melalui anekdot, kartun maupun foto plesetan / parodi.

Soal skor, jelas KMP menang karena jumlah anggota pendukungnya lebih banyak. Pertanyaannya, diantara koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat, siapa yang benar?

Jawabannya relatif. Tergantung siapa yang menilai serta barometer apa yang digunakan untuk menilai. Bagi anggota genk KMP, tentu mereka yang benar. Begitu pula sebaliknya. Tapi menurut saya, keduanya benar dan sama-sama salah.

Sebenarnya dalam dunia politik di era demokrasi, pertarungan seperti itu sudah biasa. Bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain yang iklim demokrasinya lebih majupun sering terjadi perebutan kekuasaan. Logikanya, orang terjun ke dunia politik untuk apa? Untuk kekuasaan dan jabatan. Oke, mungkin analisa saya salah. Yang benar adalah untuk membela rakyat, demi kemakmuran rakyat, untuk menyejahterakan rakyat. Tapi bagaimana bisa memakmurkan rakyat kalau gak punya kuasa untuk itu?

Kesimpulannya, KMP vs KIH yang berebut kursi di legislatif adalah tindakan yang benar dan seharusnya memang dilakukan. Dengan catatan: kursi yang berhasil diduduki dijadikan pijakan untuk kepentingan rakyat. Beberapa pakar politik menilai, kondisi ini baru terjadi di Indonesia. Dimana partai oposisi menguasai parlemen (legislatif). Hal ini justru bagus sebagai pengontrol kebijakan eksekutif.

Tapi tindakan kedua kubu salah besar jika jabatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongannya sendiri. Apalagi jika hanya untuk misi balas dendam dan menunjukkan power, “kemaren gua boleh kalah, tapi liat sekarang, siapa yang jagoan?” Jika ini terjadi, bisa dipastikan jalannya pemerintahan akan kacau. Sebab, legislatif akan menjegal semua kebijakan pemerintahan Jokowi. Terlepas itu kebijakan yang baik atau buruk. Maaf, saya tidak menyebut nama dalam hal ini. Kalo Anda punya asumsi siapa tokoh yang saya maksud, terserah Anda.

  

Para anggota DPR dan MPR adalah kumpulan orang hebat. Pakar politik yang sudah tahu resiko apa yang akan diambil untuk kariernya. Tapi sebagai orang awam, saya berpikir koalisi merah putih gegabah dalam mengegolkan UU Pilkada tidak langsung. Itu tindakan untuk melawan arus. Tak dapat dipungkiri, sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan pilkada secara langsung. Terbukti dari maraknya demonstrasi menentang UU Pilkada tidak langsung. Dalam pemilu legislatif mendatang, orang tentu mencatat partai apa saja dalam koalisi merah putih yang ingin merubah UU Pilkada langsung menjadi tak langsung seperti zaman orde baru. Meskipun alasan perubahan itu masuk akal, sebagian masyarakat tidak bisa menerimanya. Resiko terbesar adalah suara parpol dalam koalisi merah putih akan anjlok. Entahlah kalau lima tahun mendatang rakyat Indonesia sudah lupa pada kejadian saat ini. Kayaknya tak mungkin deh. Kalau rakyat lupa, juru kampanye dari partai koalisi Indonesia hebat pasti akan mengingatkannya. Pasti!

Tapi belum tentu juga. Dalam dunia politik semuanya bisa terjadi. Tak ada kawan atau musuh abadi. Mengutip ucapan Jokowi, “politik itu bisa berubah dari detik ke detik, menit ke menit. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja.” Benarkah?

Apapun yang terjadi, semoga rakyat tetap jadi prioritas. Jangan sampai gajah bertarung dengan dinosaurus, pelanduk mati di tengahnya. Semoga anggota legislatif tidak asal jegal. Dukunglah kebijakan yang baik. Beri masukan jika kebijakannya salah. Semoga semua anggota DPR masih punya hati nurani. Nggak suka korupsi lagi. Kalaupun ada yang korupsi, itu hanya oknum. Dan semoga oknum nakal di DPR tidak berjamaah dalam hal KKN.

Sebelumnya saya minta maaf jika artikel ini menyinggung pihak tertentu. Percayalah, saya hanya orang biasa yang ingin menyampaikan aspirasi di era demokrasi. Siapa tahu uneg-uneg saya mewakili perasaan masyarakat dan bisa jadi bahan pertimbangan demi kebaikan bangsa. Semoga tulisan singkat ini ada manfaatnya.

Kepada pembaca, silahkan urun pendapat di kolom komentar di bawah ini

Terima kasih